Penanganan Pekerja Migran dan TPPO Perlu Kerja Sama Seluruh Pihak
By Admin
nusakini.com-- “Untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran dan mengatasi permasalahan perdagangan orang memerlukan kerja sama dari berbagai tingkat mulai dari pemerintah daerah hingga kerja sama regional dan global,” ujar DCM/Minister KBRI Bangkok, Dicky Komar, dalam acara “International Symposium OISAA Asia-Oceania 2018” di Thammasat University, Bangkok, akhir pekan lalu. Acara simposium internasional ini diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Thailand (Permitha) dan Persatuan Pelajar Indonesia Asia-Oseania dengan dukungan penuh KBRI Bangkok.
Menurut Dicky Komar, upaya pemerintah dalam perlindungan pekerja migran telah mendapat mandat baru dari UU No. 18 tahun 2017. Upaya ini masih harus didukung dengan kampanye yang luas terhadap keluarga-keluarga dari pihak yang akan menjadi migrant worker agar memahami pentingnya keselamatan dan perlindungan. Selain itu pengiriman skill labour perlu ditingkatkan dan mengurangi pengiriman unskilled labour ke luar negeri.
Acara dihadiri oleh PPI dari Asia dan Oseania seperti dari Perancis, Malaysia, dan RRT. Hadir sebagai narasumber diantaranya Prof. Darmayanti Lubis, wakil ketua DPD RI. Menurut Darmayanti Lubis, permasalahan human trafficking berawal dari berbagai faktor baik dari kondisi rumah tangga dan kelemahan-kelemahan pengawasan. Terutama dalam mengawasi pihak-pihak swasta yang selama ini mengambil keuntungan dari human trafficking. Menurutnya banyak yang menjadi korban human trafficking adalah wanita.
“Bagi Permitha, simposium ini merupakan upaya dari mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk memberikan kontribusi bagi permasalahan human trafficking,” demikian menurut Presiden Permitha, Fajar. Sedangkan Zulfadli koordinator PPI dunia utk kawasan Asia dan Oseania yakin bahwa dengan keinginan kuat dari berbagai pihak maka human trafficking dapat diselesaikan. (p/ab)